HRnews.com, HALSEL — Independensi pelaksana Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dipertanyakan. Sorotan tersebut mencuat setelah nama Thusri Karim, yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris DPW K-GIBRAN, disebut tercatat sebagai anggota TEKAD di Halmahera Selatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan personel TEKAD terhadap ketentuan independensi dan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.
Program TEKAD merupakan program pemerintah yang diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi kampung melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal.
Dalam dokumen kualifikasi seleksi personel TEKAD yang tersedia, salah satu persyaratan peserta adalah tidak berstatus sebagai pekerja/karyawan ataupun pengurus dan atau anggota partai politik.
Karena itu, persoalan yang kini perlu diperjelas bukan semata-mata soal posisi Thusri di sebuah organisasi, tetapi apakah status dan aktivitas organisasinya berpotensi bertentangan dengan pakta integritas, kode etik, atau ketentuan lain yang berlaku khusus bagi personel TEKAD.
K-GIBRAN sendiri diberitakan sebagai organisasi kemasyarakatan yang dikaitkan dengan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu pemberitaan mengenai pembentukan K-GIBRAN menyebut organisasi tersebut dipimpin langsung oleh Gibran, sementara pemberitaan lain menyebut K-GIBRAN berkomitmen mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
Dengan posisi tersebut, publik berhak mendapatkan penjelasan apakah keterlibatan seseorang sebagai pengurus K-GIBRAN dapat dibenarkan ketika pada saat yang sama yang bersangkutan menjadi bagian dari pelaksana program pemerintah seperti TEKAD.
Koordinator Provinsi (Korprov) TEKAD Maluku Utara dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) didesak melakukan evaluasi terhadap status Thusri Karim.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh personel TEKAD bekerja berdasarkan aturan program, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tetap menjaga objektivitas dalam menjalankan fungsi pendampingan masyarakat.
Apalagi, fasilitator maupun personel program yang bekerja langsung di tengah masyarakat desa memiliki posisi strategis. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan dalam proses pemberdayaan, pendampingan ekonomi, dan pengembangan kelembagaan masyarakat.
Jika terdapat rangkap peran yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, maka persoalannya tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif.
Korprov TEKAD Maluku Utara perlu membuka dasar hukum dan ketentuan yang digunakan dalam merekrut serta mempertahankan personel tersebut.
Kemendes PDT juga perlu menjelaskan secara terbuka apakah pengurus organisasi yang memiliki keterkaitan atau dukungan politik terhadap tokoh tertentu diperbolehkan menjadi personel TEKAD. Sebab, aturan seleksi TEKAD yang tersedia secara eksplisit mencantumkan larangan bagi peserta berstatus sebagai pengurus atau anggota partai politik.
Namun, perlu dibedakan antara pengurus organisasi kemasyarakatan/relawan politik dengan pengurus atau anggota partai politik. Keduanya tidak otomatis memiliki status hukum yang sama.
Karena itu, yang perlu dipastikan adalah apakah K-GIBRAN secara resmi memiliki status, hubungan kelembagaan, atau bentuk afiliasi tertentu dengan partai politik, serta apakah aturan TEKAD memperluas larangan tersebut kepada organisasi relawan atau organisasi yang memiliki keberpihakan politik.
Pertanyaan itulah yang seharusnya dijawab oleh Korprov TEKAD Maluku Utara dan Kemendes PDT agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Publik juga perlu mengetahui apakah sebelum diangkat sebagai personel TEKAD, Thusri Karim telah menandatangani pakta integritas dan pernyataan bebas dari konflik kepentingan, serta apakah statusnya sebagai Sekretaris DPW K-GIBRAN telah diketahui oleh pihak pengelola program.
Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, penjelasan resmi tentu dapat mengakhiri polemik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan rekrutmen, pakta integritas, atau kode etik program, maka pihak pengelola TEKAD perlu mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan sumber daya negara harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan objektivitas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa program pemerintah dapat menjadi ruang bagi kepentingan organisasi politik atau relawan tertentu. (*)
